Adakabar.com. Surabaya- Komisi C DPRD Jatim menilai, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim tidak serius mengurus sertifikasi aset. Padahal, Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah menargetkan tuntas dalam waktu tiga tahun.
Indikasinya, Komisi C DPRD Jatim menemukan aset yang berada di Bakorwil Malang, tidak jelas peruntukkannya. Dari total luasan 24 ribu meter persegi, dengan jumlah 41 kavling, yang dilaporkan hanya 7 yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu, 34 kavlingnya kemana?
Hal itulah yang membuat Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika heran. Sebab, dari aset yang begitu luas, menghasilkan PAD kecil.
“Kami sudah mengunjungi Bakorwil Malang dan kita tinjau asetnya. Ternyata aset yang ada di bawah naungan Bakorwil Malang ini memang menjadi sumber PAD. Hanya saja, PAD yang diperoleh cukup kecil,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (15/4/2021).
Politisi Partai Golkar ini sempat mempertanyakan sisa kavling aset Bakorwil Malang. Tapi, pihak pengelola tidak bisa menjelaskan dengan gamblang.
“Secara keseluruhan aset dari Bakorwil Malang, kami belum mendapatkan keterangan yang pasti,” jelasnya.
“Kami sempat menanyakan ke Bakorwil dari 41 kavling ini baru 7 kavling yang sudah dijelaskan peruntukannya. Berarti, masih ada 34 kavling lagi yang kami belum tahu sekarang ini apa wujudnya. Jadi apa, dipakai oleh siapa?” tanya Pranaya.
Yudha, bigitu sapannya, tidak menginginkan aset milik Pemprov Jatim ini lepas begitu saja.
“Jangan sampai kavling ini lepas kemudian menjadi milik pribadi apalagi kita seolah-olah tutup mata,” imbuhnya.
Sebagai anggota Komisi C, ia meminta Pemprov serius. Karena hampir setiap tahun BPK selalu mengaudit.
“Tolong lah, BPKAD juga serius membantu kinerja dan target Bu Gubernur Khofifah,” tambahnya. (geh)
