Adakabar.com. Surabaya-Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, mengaku sepakat dengan Komisi VIII DPR RI, dengan tegas menolak tidak dimasukkannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) dan justru mengaturnya lewat Peraturan Presiden (Perpres).
Padahal, Indonesia khususnya Jawa Timur merupakan wilayah yang rawan akan bencana. Bahkan, lembaga ini seharusnya diperkuat.
“Kami Komisi E DPRD Jatim sepakat dengan Komisi VIII. Lembaga pemerintah yang spesifik menangani bencana malah mestinya dikuati perannya. Utamanya di lini disaster reduction, pengurangan risiko bencana,” kata Hikmah saat dikonfirmasi, Rabu (19/5/2021).
Sebelumnya, anggota Komisi VIII M. Husni dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (17/5/2021) menyampaikan pada dasarnya, salah satu tujuan Komisi VIII mengajukan revisi UU Penanggulangan Bencana adalah untuk memperkuat BNPB.
Sebab, penguatan lembaga tersebut merupakan bagian dari memperkuat manajemen bencana di Indonesia.
“Kalau pun tidak bisa diperkuat, paling kurang apa yang telah ada kemarin sebelum kita lakukan Panja, keberadaannya itu harus ada,” ujar Husni.
Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Jawa Timur secara otomatis terhapus, Hikmah yang juga politisi PKB ini pun mengaku tidak ada kejelasan juga.
“Nah, ini juga belum jelas. Kewenangan BPBD selama ini ada pada pemerintah daerah,” katanya.
Wacana tersebut mencuat pasca Komisi VIII DPR RI bersikeras bahwa kelembagaan BNPB harus diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB).
Hal yang mendasari perlunya penguatan nomenklatur kelembagaan BNPB dalam RUU PB, yakni Indonesia merupakan “supermarket” bencana alam. Ditambah menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana kesehatan atau non-fisik, BNPB seharusnya menjadi penting untuk mengoordinasikan kebijakan.
