Adakabar.com. Jakarta – Budidaya kedelai program mandiri non APBN dinilai belum mendapatkan dukungan perbankan. Buktinya, sampai saat ini, belum ada satupun petani dari Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menerima bantuan KUR
Seperti yang disampaikan Erick Teguh Herwinda, Koordinator Usaha di Bidang Berbasis Kedelai PT. Doa Bangsa Agrobisnis binaan FKDB kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).
“Hanya dari sekian banyak perjanjian kerjasama yang sudah di tandantangani berbagai pihak diantarnaya Direktorat AKABI kemudian perbankan dan dinas terkait dari Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) atau calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami itu belum ada yang realisasi mendapatkan KUR,” terang Erick
Padahal pihaknya juga sudah MoU di Provinsi Jabar, Provinsi Banten kemudian diteruskan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi dan Pandeglang.
Sejauh ini cita-cita swasembada kedelai melalui program budidaya kedelai mandiri mandek di tingkat MoU dan Perjanjian Kerja Sama. Karena menurut Erick penentuan mendapatkan KUR petani untuk budidaya kedelai ini 100 persen menjadi otoritas Bank.
“Bank yang terlibat pada saat rapat yang dihadiri Direktorat Pembiayaan, Direktorat AKABI juga hadir pimpinan dari bank, diantaranya: BRI, BNI dan Mandiri. Ya mereka menyampaikan bahwa, pihak perbankan akan support 100 persen tekait dengan pengembangan budidaya kedelai ini,” tambah Erick.
Meski pada rapat tersebut pihak bank mengatakan akan mendukung penuh, namun pada kenyataannya, masih menurut Erick, sampai saat ini belum ada yang realisasi mendapatkan kredit budidaya kedelai. Bahkan pihaknya mengatakan sempat memberi solusi kalau memang sulit meberikan kredit dengan berbagai masalahnya di petani bantu para offtaker untuk bertanggungjawab penuh dalam hal budidaya sebagai jaminan.
“Tapi hal itupun belum ada respon positif dari pihak perbankan. Jadi sampai saat ini kami terus berupaya bagaimana caranya pengembangan budidaya kedelai nasional yang sangat serius kita jalankan termasuk dengan Dirjen AKABI kita dorong terus, hanya berbagi kendala masih dihadapi. Terutama dalam hal finansial, yaitu pihak bank belum juga mengucurkan untuk membantu para petani berbudi daya kedelai,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu tokoh penggerak ekonomi kerakyatan yang juga pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa, H. Ayep Zaki mengatakan tidak adanya realisasi KUR dari pihak perbankan kepada para petani kedelai, harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak.
“Saya mohon kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan ini jangan jadi lip service, terus menerus, mengatakan bahwa mengucurkan KUR sekian triliun, sekian ratus triliun, padahal faktanya yang seperti dibutuhkan untuk budidaya kedelai mandiri ini belum ada,” katanya dengan nada kesal.
Ayep Zaki yang juga Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Pusat itu pun bersedia membuka diri, untuk berdialog dengan perbankan guna mengatasi kekhawatiran perbankan dalam upaya budidaya kedelai mandiri nasional Non APBN.
“Ini sangat menyesakkan dada dan perlu penanganan khusus. Saya Ayep Zaki kapan saja siap berdialog mencari solusi dan kami menjamin apabila perbankan mengucurkan dana KUR khusus untuk kedelai,” tantang Ayeb.
Ayep Zaki pun mempertanyakan pihak perbankan, yang selama ini kerap melontarkan statemen, bahwa telah mendukung KUR bagi petani kedelai mandiri. Padahal tidak ada realisasinya.
“Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Harus ini untuk kepentingan rakyat. Karena target Kementerian Pertanian 600 ribu hektare” pungkas Ayep geregetan.
