Adakabar.com. Surabaya – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih mengakui bahwa anggaran vaksin memang berasal dari pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun untuk biaya operasional pihaknya sempat mengusulkan anggaran Rp 30 miliar.
“Namun kita mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk anggaran operasional vaksinasi,” ujarnya, Senin (29/3/2021).
Politisi PKB ini mengatakan anggaran tersebut untuk mendidik vaksinator, sewa kendaraan pendingin untuk distribusi vaksin, edukasi vaksinasi kepada masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi.
“Saya sempat teriak-teriak di komisi E DPRD Jatim karena untuk ini tidak dianggarkan. Padahal setiap vaksin datang kita harus sewa mobil dengan pendingin di Kimia Farma,” jelasnya.
Hikmah menambahkan hingga saat ini usulan anggaran tersebut belum mendapat persetujuan.
“Sejumlah direktur rumah sakit menyampaikan kepada saya kalau vaksinnya tidak cukup. Tapi saya tidak mendapatkan data detailnya untuk berapa kekurangannya. Tapi kalau memang kurang ya harus dianggarkan,” ungkapnya.
Hikmah mengatakan kalau ini tidak ditangani maka beban sosial ekonomi jauh lebih besar dibanding membeli vaksin. Menurutnya jika dari APBN tidak cukup, pihaknya mendukung untuk membeli vaksin dari APBD. “Karena jumlah masyarakat yang harus tervaksinasi adalah 70 persen,” katanya.
Sebelumnya Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengaku belum ada pembahasan intens terkait wacana refocusing anggaran untuk vaksinasi Covid-19. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui jumlah nilai anggaran Rp 1,2 triliun untuk refocusing ini.
“Untuk refocusing tahun 2021 ini memang belum ada pembicaraan dan belum fix juga. Pada saat rapat pimpinan DPRD Jatim bersama Pemprov yang dihadiri Sekdaprov Jatim memang sudah disampaikan akan ada refocusing. Hanya saja untuk nominalnya belum tahu,” ujarnya.
Lebih lanjut pria yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini mengatakan jika pihaknya selalu siap jika ada refocusing dan mendapat perintah pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Namun menurutnya hingga saat ini belum ada instruksi terkait anggaran refocusing ini.
“Kalau tahun lalu diambilkan anggaran dari biaya tidak langsung. Harapan kita tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. Tinggal bagaimana kita melakukan penghematan. Intinya DPRD siaplah kalau nanti memang akan ada refocusing itu. Prinsipnya, kita menunggu perintah resmi dari pusat,” terangnya.
