adakabar.com Pansus DPRD Jatim yang membahas tentang LKPJ Gubernur akhir tahun 2020 telah mengeluarkan hasil rekomendasi dalam rapat paripurna, Senin (26/4/2021) kemarin.
Sejumlah hal menjadi sorotan untuk perbaikan kinerja Pemprov Jawa timur ke depan. Rekomendasi itu dihasilkan setelah Pansus menggelar pembahasan maraton sejak 5 hingga 23 April 2021.
Juru bicara Pansus LPKJ Suyatni Priasmoro menyampaikan, secara umum pihaknya mengapresiasi atas kinerja Gubernur Jatim dan perangkat daerah di Pemprov Jatim. Hanya saja memang ada beberapa catatan yang menjadi hasil pembahasan Pansus.
“Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan bertumpu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) …
[16:52, 4/27/2021] Suyono Pastra: Tanggapi LPKJ Gubernur Akhir 2020, Pansus DPRD Jatim: Perkuat Pertanian dan UMKM Agar Rakyat Tidak Kian Miskin
Adakabar.com. Surabaya-Pansus DPRD Jatim yang membahas tentang LKPJ Gubernur akhir tahun 2020 telah mengeluarkan hasil rekomendasi dalam rapat paripurna, Senin (26/4/2021).
Rekomendasi itu dihasilkan setelah Pansus menggelar pembahasan maraton sejak 5 hingga 23 April 2021.
Juru bicara Pansus LPKJ Suyatni Priasmoro menyampaikan, secara umum pihaknya mengapresiasi atas kinerja Gubernur Jatim dan perangkat daerah di Pemprov Jatim. Hanya saja memang ada beberapa catatan yang menjadi hasil pembahasan Pansus.
“Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan bertumpu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, juga mendasarkan pada perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam RKPD dan Rencana Kerja tahun 2020,” kata Suyatni Priasmoro dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Jatim tersebut.
Terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020, dari sebelas IKU, terdapat tiga IKU yang belum tercapai. Suyatni merinci, ketiga sektor itu adalah pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 turun menjadi -2,39 persen. Namun, meski begitu, beberapa sektor tradisional khususnya sektor pertanian dan UMKM ternyata berhasil menjadi penyangga sehingga pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.
Dari fakta itu, Pansus merekomendasikan agar sektor pertanian dan UMKM lebih diperhatikan dan diperbesar alokasi anggarannya. Sebab, menyangkut banyak populasi dan terbukti mampu meminimalisir potensi gejolak sosial akibat hantaman krisis.
“Kedua, segera melakukan diagnosa secara komprehensif terhadap semua sektor yang terpukul pandemi untuk dicarikan solusi lewat program kebijakan yang lebih tepat,” tambahnya.
Catatan kedua adalah persentase penduduk miskin di Jatim selama pandemi, pada 2020 naik menjadi 11,46 persen dari 10,20 persen di tahun 2019.
Kenaikan angka kemiskinan itu, juga terjadi di desa akibat kehilangan pekerjaan di perkotaan. Sebab itu, Pansus merekomendasikan agar memfasilitasi dan mendorong adanya intervensi melalui program khusus secara terintegrasi dari pemerintah pusat sampai desa untuk mengatasi kemiskinan baru di desa.
“Membangun komunikasi dengan perusahaan untuk menghindari PHK dan ke depan mendorong untuk mengoptimalkan peluang kerja bagi pengangguran di Jawa Timur,” sambungnya.
Sektor selanjutnya yang menjadi catatan adalah, angka pengangguran terbuka atau TPT. Angka TPT di Jawa Timur pada tahun 2020 naik menjadi 5,84 persen dari 3,82 persen pada tahun 2019.
Pansus merekomendasikan agar terobosan untuk menciptakan lapangan kerja baru dioptimalkan. Kemudian, memperkuat program dan kegiatan berorientasi pada penciptaan wirausaha baru yang dapat mendorong kemandirian ekonomi di masyarakat.
“Mengimplementasikan kebijakan investasi yang dapat menarik minat para investor,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah itu, juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
