Adakabar.com Pimpinan DPRD Jatim mengapresiasi langkah tanggap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang langsung melantik sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas, biro maupun badan yang masih dijabat Plt, kendati DPRD Jatim harus bersuara lantang terlebih dulu untuk mendesak segera diisi pejabat definitif.
Kusnadi, Ketua DPRD Jatim menyatakan, bahwa hal itu terjadi lantaran ada komunikasi yang tersumbat sehingga perlu segera diperbaikim
“Pertemuan ini untuk mencairkan komunikasi yang tersumbat tersebut,” katanya usai pertemuan tertutup dengan Gubernur Khofifah bersama perwakilan BPK RI di Jatim, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (28/7/2021).
Dalam pertemuan itu, kata Kusnadi, Gubernur Jatim juga menjelaskan bahwa assesment yang dilakukan oleh tim seleksi sejatinya sudah tuntas pada Juni lalu. Hanya saja ada pro kontra, terkait mekanisme pelantikan harus dihadiri yang bersangkutan, karena ada penandatanganan pakta integritas. Padahal situasinya masih pandemi Covid-19, sehingga diupayakan dengan virtual dan perwakilan yang hadir.
“Awalnya direncanakan pada awal Juli 2021, karena masih ada sejumlah pejabat yang terpapar Covid. Namun pemerintah tiba-tiba memberlakukan PPKM Darurat sehingga terpaksa diundur lagi,” beber Kusnadi.
Kendati demikian, pihaknya mendorong agar kepala OPD yang masih kosong segera diisi. Seperti Dinas Kesehatan, Biro Ekonomi, Biro Pemerintahan, Asisten I dan II, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Peternakan, Biro AP, dan Biro Perekonomian. Karena semua jabatan itu penting.
“Kita tadi sudah sampaikan kepada beliau. Semua itu jabatan vital tapi ya tinggal bagaimana gubernur nanti dan kita juga tidak berharap harus cepat-cepat diangkat, sehingga asal terisi tanpa mempertimbangkan kapasitas pejabat tersebut memenuhi atau tidak,” ungkap Kusnadi.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menambahkan, bahwa pertemuan tadi lebih sebagai “ice breaking” untuk memecah kebuntuan komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD Jatim.
“DPRD sibuk turun ke masyarakat, mengadakan Baksos, dan lain-lain.
Kepala daerah dan aparat birokrasi juga sibuk memastikan bahwa di masa pandemi ini semuanya berjalan baik. Nah, di tengah-tengah itu banyak informasi yang butuh konfirmasi langsung dari Kepala Daerah. Misalnya soal jumlah pasien yang meninggal, yang dirawat, juga soal Bansos, insentif Nakes, dan lain-lain,” terang politikus asal Partai Gerindra ini.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa menegaskan, kenapa dinas kesehatan masih kosong?
“Khan ada Timsel ketuanya itu Pak Nuh, jadi sampeyan tanya ke Prof.Muh.Nuh. Rotasi itu ada tim panselnya,” jawabnya singkat.
