Adakabar.com. Surabaya -Kadin Indonesia Institute menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur untuk mengembangkan standar pengelolaan organisasi berkelas internasional. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan materi pelatihan yang mengadopsi praktik terbaik pengelolaan organisasi kamar dagang di berbagai negara.
Sebagai langkah awal, Kadin Indonesia Institute menggelar kegiatan Pengenalan dan Uji Coba Standar Internasional Pengelolaan Organisasi di Graha Kadin Jatim, Jumat (20/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pengurus dan ekosistem Kadin Jatim untuk memberikan masukan sekaligus menguji kesesuaian materi dengan kondisi organisasi dunia usaha di Indonesia.
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, mengatakan, pengembangan standar tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai pembelajaran dan pelatihan internasional yang telah diikuti jajaran Kadin Indonesia.
Salah satu mitra yang menjadi referensi adalah Center for International Private Enterprise (CIPE), organisasi internasional yang berfokus pada penguatan kapasitas organisasi dunia usaha di berbagai negara.
CIPE telah mendampingi banyak kamar dagang atau chambers di berbagai negara, terutama negara berkembang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pendampingan tersebut mencakup organisasi tingkat nasional hingga kota dan kabupaten, termasuk asosiasi dunia usaha.
Mulya menjelaskan, sepanjang tahun ini jajaran Kadin Indonesia telah mengikuti sejumlah program pembelajaran bersama mitra internasional. Di antaranya pelatihan bersama CIPE di Jakarta, program bersama US Chamber of Commerce di Amerika Serikat pada Juli, serta pelatihan pengelolaan organisasi di Manila pada Oktober lalu.
Dari berbagai pengalaman tersebut, Kadin Indonesia Institute kemudian menyusun draf materi pelatihan yang mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik pengelolaan organisasi.
“Alangkah baiknya kalau standar-standar organisasi yang berlaku di dunia internasional dan praktik terbaiknya kita kembangkan juga untuk ekosistem Kadin,” ujarnya.
Dia menegaskan, kegiatan di Surabaya bukan merupakan pelatihan formal, melainkan uji coba dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mendapatkan masukan dari para pengurus yang telah berpengalaman mengelola organisasi.
Ada empat materi utama yang diuji coba, yakni tata kelola organisasi, pengelolaan keanggotaan, pengelolaan pendanaan termasuk penggalangan dana (fundraising), serta advokasi kebijakan.
Masukan dari Kadin Jatim nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk menyempurnakan materi sebelum dikembangkan menjadi program pelatihan yang dapat diterapkan secara lebih luas di Indonesia.
Mulya menambahkan, pentingnya penguatan organisasi dunia usaha juga tercermin dari survei CIPE di Amerika Serikat. Dalam salah satu survei tersebut, sebanyak 76% CEO memperkirakan dunia usaha akan mengalami perubahan besar dalam 10 tahun mendatang, dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik, hingga digitalisasi.
Sementara itu, 86% responden menilai keanggotaan dalam organisasi dunia usaha sangat penting. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan organisasi semakin dibutuhkan sebagai wadah untuk membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan memperjuangkan kepentingan pelaku usaha.
Perlu Standar yang Terukur
Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, mengatakan, pengembangan standar internasional tersebut tidak semata-mata bertujuan menyeragamkan organisasi. Lebih dari itu, standar diperlukan untuk meningkatkan kapasitas orang-orang yang bertugas mengelola organisasi.
Menurutnya, praktik pengelolaan organisasi di setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, standar internasional tetap perlu disesuaikan dengan kondisi serta kearifan lokal di Indonesia.
“Standar internasional itu kelihatannya keren, tetapi ketika kita coba terapkan di tempat kita belum tentu semuanya pas. Bagaimanapun kearifan lokal itu berdampak sangat signifikan,” katanya.
Widiyanto mencontohkan, kondisi Kadin di Jawa Timur tentu berbeda dengan Kadin di Papua Selatan maupun wilayah lain. Perbedaan sumber daya dan kapasitas organisasi tersebut membuat masing-masing daerah membutuhkan tahapan pengembangan yang sesuai. Namun, selama ini belum tersedia ukuran dan rekomendasi yang sama untuk memetakan kesenjangan kapasitas sekaligus menentukan langkah perbaikannya.
Dia mengungkapkan, dalam salah satu penilaian terhadap organisasi kamar dagang di berbagai negara, Kadin Indonesia memperoleh skor 87 dari nilai maksimal 100. Capaian tersebut menunjukkan kapasitas Kadin Indonesia dinilai cukup baik.
Meski demikian, menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun standar pengelolaan yang terdokumentasi, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten.
“Yang membedakan kita dengan organisasi di luar negeri sering kali adalah mereka melakukan sesuatu, mencatat, menstandarkan, dan mengukurnya. Jadi ketika terjadi pergantian orang, standar dan ukurannya tetap ada,” jelasnya.
Widiyanto berharap materi yang disempurnakan nantinya tidak hanya digunakan oleh Kadin, tetapi juga dapat diadopsi organisasi dunia usaha lainnya, seperti Inkindo, Apindo, dan Hipmi. Dengan demikian, organisasi-organisasi tersebut memiliki acuan kompetensi yang sama dalam pengelolaan kelembagaan.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyambut baik inisiatif penyusunan standar pengelolaan organisasi tersebut. Menurutnya, tata kelola menjadi salah satu aspek penting yang masih perlu diperkuat, termasuk di lingkungan Kadin Jatim.
Dia mengakui, pengelolaan organisasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sekretariat yang memadai. Keterbatasan sumber daya tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi pelayanan kepada anggota.
“Tata kelola ini penting sekali. Kami dari Kadin Jawa Timur juga masih sangat kedodoran terkait dengan tata kelola,” ungkapnya.
Adik menjelaskan, salah satu pekerjaan rumah Kadin Jatim adalah memperkuat kemandirian organisasi, termasuk Kadin kabupaten dan kota. Sebab, keberhasilan kerja sama dengan mitra internasional juga akan dinilai dari sejauh mana organisasi mampu membangun kemandirian setelah mendapatkan pendampingan.
Karena itu, Kadin Jatim terus mendorong penguatan kapasitas organisasi di daerah agar mampu mengembangkan pelayanan dan menjalankan program secara lebih mandiri.
Menurutnya, penguatan tata kelola juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi dalam merespons berbagai isu dunia usaha. Salah satunya terkait kebutuhan industri untuk mulai menghitung emisi karbon pada 2027, yang saat ini masih belum sepenuhnya dipahami pelaku industri.
Melalui penguatan standar pengelolaan organisasi, Kadin diharapkan semakin profesional, memiliki sistem kerja yang terukur, serta mampu menjaga kesinambungan program meskipun terjadi pergantian kepengurusan.(red)









