Adakabar.com. Surabaya-Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (9/5/2021). Informasi itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Senin (10/5/2021) pagi.
Beberapa sumber mengabarkan kalau Novi menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim.
Hal itu dibantah oleh Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021). Ia menegaskan bahwa Novi tidak menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Bahkan, bupati berusia 41 tahun itu disebut tidak menjadi bagian, alias bukan kader PKB.
“Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB Jatim,” ujarnya.
Akan tetapi, kata Anik, keinginan Novi untuk menjadi bagian DPW PKB Jatim tidak diakomodir. Alasannya, Novi masih tercatat sebagai kader PDIP.
“Kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia (Novi) bukan kader PKB,” tegas perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Ditanya jejak digital menduduki Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik juga tidak membenarkan hal itu. Di struktur kepengurusan tidak ada namanya Novi Rahman Hidayat.
“Tidak ada nama Novi dalam struktur kepengurusan DPW PKB Jatim. Keberadaan Novi sebagai kader PDIP kita ketahui dari pengakuan Novi sendiri dalam pidato dia di forum resmi PDIP Nganjuk yg beredar luas di media sosial,” ulasnya.
Anik membeberkan, saat rekrutmen kepengurusan DPW PKB setelah Muswil, jauh sebelum Novi sempat minta masuk. Namun setelah tahu pernyataanya yang sudah viral bahwa di forum resmi Muscab PKB Nganjuk, Novi ke PDIP.
“Maka dia tidak kita masukkan pengurus PKB,” pungkasnya.
Sementara, DPD PDIP Jatim menyatakan bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat telah diakui sebagai pengurus DPW PKB Jawa Timur seusai Musyawarah Wilayah PKB Jatim yang berlangsung pada 9 Januari 2021.
Novi diumumkan oleh Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.
”Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau, meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura. Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono.
Pada Pilkada Nganjuk 2018, Novi yang berlatar belakang pengusaha berpasangan dengan Marhaen Djumadi sebagai calon wakil bupati. Marhaen adalah kader PDI Perjuangan, dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jatim.
Deni mengatakan, PDIP tidak pernah berebut kader dan tidak pernah mengklaim kader.
”PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan,” ujarnya.
Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim.
”Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021, dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong,” ujar Deni.
”Tidak ada KTA atas nama Novi. Yang jadi kader dan pengurus PDI Perjuangan itu Pak Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Nganjuk,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ikut dalam pihak yang dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan Minggu malam (9/5/2021). KPK belum mengumumkan secara resmi status Novi dan masalah hukum apa yang sedang dihadapi.
Meski tidak diakui kader kedua partai, Novi dan Marhaen Djumadi diusung PKB bersama PDIP dan Hanura dalam Pilkada Nganjuk 2018 lalu.
Pasangan ini memenangkan kontestasi dengan mengantongi 303.192 suara atau 54,5 persen mengalahkan Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono dan Desy Natalia Widya-Ainul Yakin.
Adakabar.com Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (9/5). Informasi itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Senin (10/5/2021) pagi. Beberapa kabar menerangkan kalau Novi menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim.
Jabatan itu pun dibantah oleh Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah saat dikonfirmasi, Senin (10/5) kemarin. Ia menegaskan bahwa Novi tidak menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Bahkan, bupati berusia 41 tahun itu disebut tidak menjadi bagian alias bukan kader PKB.
“Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB Jatim,” ujarnya.
Akan tetapi, kata Anik, keinginan Novi untuk menjadi bagian DPW PKB Jatim tidak diakomodir. Alasannya, Novi masih tercatat sebagai kader PDIP.
“Kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia (Novi) bukan kader PKB,” tegas perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Ditanya jejak digital menduduki Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik juga tidak membenarkan hal itu. Di struktur kepengurusan tidak ada namanya Novi Rahman Hidayat.
“Tidak ada nama Novi dalam struktur kepengurusan DPW PKB Jatim. Keberadaan Novi sebagai kader PDIP kita ketahui dari pengakuan Novi sendiri dalam pidato dia di forum resmi PDIP Nganjuk yg beredar luas di media sosial,” ulasnya.
Jadi, beber Anik, saat rekrutmen kepengurusan DPW PKB setelah Muswil, jauh sebelum Novi sempat minta masuk. Namun setelah tahu pernyataanya yang sudah viral bahwa di forum resmi Muscab PKB Nganjuk, Novi ke PDIP. “maka dia tidak kita masukkan pengurus PKB,” pungkasnya.
Sementara, DPD PDIP Jatim menyatakan bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat telah diakui sebagai pengurus DPW PKB Jawa Timur seusai Musyawarah Wilayah PKB Jatim yang berlangsung pada 9 Januari 2021.
Novi diumumkan oleh Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah sebagai wakil ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.
”Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau, meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura. Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono.
Pada Pilkada Nganjuk 2018, Novi yang berlatar belakang pengusaha berpasangan dengan Marhaen Djumadi sebagai calon wakil bupati. Marhaen adalah kader PDI Perjuangan, dan kini menjabat sebagai wakil ketua DPD PDIP Jatim.
Deni mengatakan, PDIP tidak pernah berebut kader dan tidak pernah mengklaim kader.
”PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah wakil ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan,” ujarnya.
Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim.
”Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021, dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong,” ujar Deni.
”Tidak ada KTA atas nama Novi. Yang jadi kader dan pengurus PDI Perjuangan itu Pak Marhaen Djumadi, wakil bupati Nganjuk,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ikut dalam pihak yang dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan Minggu malam (9/5/2021). KPK belum mengumumkan secara resmi status Novi dan masalah hukum apa yang sedang dihadapi.
Meski tidak diakui kader kedua partai, Novi dan Marhaen Djumadi diusung PKB bersama PDIP dan Hanura dalam Pilkada Nganjuk 2018 lalu.
Pasangan ini memenangkan kontestasi dengan mengantongi 303.192 suara atau 54,5 persen mengalahkan Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono dan Desy Natalia Widya-Ainul Yakin.
