Adakabar.com Aliansi mahasiswa ramai-ramai mengecam adanya vaksinasi gotong royong mandiri. Dimana, masyarakat harus membayar biayanya sendiri.
Aliansi tersebut terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN Se-Indonesia), Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (BEM PTMI), BEM Nusantara, dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika & Komputer Nasional (BPP Permikomnas).
Vaksinasi gotong royong mandiri ini bisa dilakukan di klinik Kimia Farma beberapa kota mulai Senin, (12/7/2021). Bio Farma sendiri mendapatkan tugas dari Kementerian BUMN untuk mendistribusikan vaksin corona berbayar ke masyarakat.
Kordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, Onky Fachrur Rozie menyatakan kebijakan BUMN untuk melakukan jual beli vaksin itu adalah tindakan yang menyalahi aturan dan sangat tidak pantas dilakukan seperti yang dituturkan.
“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya ditengah krisis kesehatan dan ekonomi serta hantaman pandemi seperti saat ini” ungkap Onky.
Hal semacam ini, lanjut Onky, harusnya tidak luput dari perhatian presiden. Ia menyampaikan bahwa presiden harus tegas dan menegur Menterinya yang menyalahi asas dan dapat menciptakan polemik di masyarakat.
“Kita harapkan Presiden Jokowi memberikan Teguran keras pada Menteri BUMN dan Stop Komersialisasi Vaksin dengan alasan dan dalih apapun,” pungkas Onky.
Senada dengan hal tersebut, Dimas Prayoga Korpus BEM Nusantara juga menekankan bahwa BUMN mencoba memanfaatkan situasi Pandemi untuk kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Saya pikir menteri BUMN mencoba memanfaatkan situasi Pandemi dan upaya percepatan vaksinasi ditengah Pandemi Covid-19 ini, jual beli vaksin yang harusnya bisa didapatkan rakyat dengan gratis justru diperjualbelikan kepada rakyatnya sendiri” ucap Dimas.
Nur Eko Suhardana, Koorpresnas BEM PTMI juga menyampaikan, bahwa harus ada evaluasi besar-besaran kepada Menteri BUMN dari Presiden Jokowi.
“Presiden Jokowi harus bisa bertindak tegas kepada menteri BUMN atas kebijakan yang justru tidak berpihak kepada rakyat, bahkan jika Menteri BUMN tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka penting rasanya Presiden Jokowi berfikir ulang untuk adanya Reshuffle” tegas Eko.
Disisi lain Khusniyati Ketua Umum Permikomnas, juga mengutarakan keberatannya atas kebijakan jual beli Vaksin.
“BUMN tidak seharusnya mengadu nasib rakyat dengan menjadikan Vaksin sebagai komuditas jual beli” tegas Khusniyati.
